Wujudkan Pelayanan Transparan, Satlantas Polres Bangkalan Rutin Gelar Program "Polantas Menyapa"

Jagat Viral Maret 02, 2026 0

BANGKALAN, JAGATVIRAL

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kedekatan dengan masyarakat, Satlantas Polres Bangkalan terus konsisten menjalankan program unggulan "Polantas Menyapa". Kegiatan ini menyasar para wajib pajak yang tengah mengurus administrasi kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Bangkalan.

Kapolres Bangkalan melalui Kasat Lantas AKP Febry Hermawan, S.Tr.K., S.I.K., M.H., M.I.K., yang disampaikan oleh Kanit Regident Satlantas IPTU Bross Tito Dharmawan, S.H., menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan yang transparan dan humanis.

"Polantas Menyapa adalah bagian dari pelayanan aktif kami agar masyarakat memahami proses pengurusan kendaraan bermotor dengan benar tanpa melalui perantara atau percaloan. Hal ini sejalan dengan semangat Polri Presisi," ujar IPTU Bross Tito, Selasa (3/3/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Selasa pagi, petugas Satlantas tampak berinteraksi langsung dengan masyarakat di ruang pelayanan.

Petugas memberikan penjelasan detail mengenai mekanisme administrasi, mulai dari: Prosedur pendaftaran kendaraan.

Tata cara perpanjangan STNK tahunan maupun lima tahunan.

Transparansi rincian pembayaran pajak.

Hingga proses penerbitan dokumen resmi.

Selain aspek administratif, program ini juga dirancang untuk membangun hubungan emosional yang baik antara Polri dan warga. Dengan komunikasi dua arah, petugas dapat menyerap aspirasi sekaligus memastikan masyarakat merasa nyaman dan terlayani dengan optimal.

Melalui edukasi yang diberikan secara rutin setiap hari ini, diharapkan masyarakat semakin mandiri dalam mengurus dokumen kendaraannya. Kehadiran petugas di tengah antrean tidak hanya mempercepat proses informasi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh tahapan pelayanan berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Dengan adanya pendampingan langsung ini, para wajib pajak mengaku lebih memahami alur birokrasi yang ada, sehingga tercipta iklim pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan liar. (*)