PAMEKASAN, JAGATVIRAL – Gelombang kemarahan rakyat tak terbendung di depan Kantor Bupati Pamekasan pada Rabu (6/5). Ratusan massa yang tergabung dalam elemen masyarakat dan Team Pencari Fakta Nasional (TPFN) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, menuntut pertanggungjawaban atas boroknya implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.
Aksi ini dipicu oleh temuan menjijikkan berupa makanan yang dipasok oleh SPPG Banyupuluh, yang dilaporkan mengandung ulat dan dinilai sama sekali tidak layak dikonsumsi oleh para siswa.
Dugaan Monopoli dan Konflik Kepentingan
Dalam orasinya yang membara, dua punggawa TPFN, Bobby dan Akmal, membongkar adanya dugaan praktik "main mata" di balik layar. Mereka secara spesifik menuding Hariyanto, salah satu oknum Koordinator Wilayah (Korwil) di Pamekasan, sebagai aktor di balik pengelolaan dapur SPPG Banyupuluh.
"Kualitas makanan yang buruk ini bukan kecelakaan, melainkan dampak nyata dari lemahnya pengawasan akibat adanya benturan kepentingan (conflict of interest). Kami menduga kuat oknum Korwil mengelola langsung dapur tersebut. Ini sudah tidak benar, kami minta Hariyanto segera dicopot!" tegas Bobby di tengah riuhnya massa.
Senada dengan itu, Akmal mengecam keras kebijakan yang dianggap mengabaikan keselamatan kesehatan generasi muda demi keuntungan pribadi.
"Jangan biarkan anggaran negara yang fantastis ini hanya menjadi ladang bisnis oknum pejabat, sementara anak-anak kami diberi makan ulat! Ini bukan sekadar kelalaian, ini penghinaan terhadap masyarakat Pamekasan," teriak Akmal disambut sorakan setuju dari peserta aksi.
Poin Tuntutan Utama Massa:
Guna membersihkan carut-marut pengelolaan program MBG, TPFN dan masyarakat melayangkan tiga tuntutan krusial kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan:
- Sanksi Pemecatan: Mendesak Bupati untuk segera mencopot Hariyanto dari jabatannya sebagai Korwil atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan monopoli pengelolaan makanan.
- Pemutusan Kontrak: Meminta Pemda segera menghentikan kerja sama dengan vendor SPPG Banyupuluh karena terbukti gagal menyediakan makanan yang sehat dan layak.
- Audit dan Investigasi: Meminta pihak Inspektorat serta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas aliran dana MBG di lingkungan pendidikan Pamekasan yang diduga diselewengkan oleh oknum tertentu.
Situasi Terkini di Lapangan
Aksi yang berlangsung di bawah terik matahari ini mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian. Berbagai poster bernada kecaman dan tuntutan keadilan dibentangkan di sepanjang gerbang Pemda.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan keterlibatan Korwil Hariyanto maupun langkah hukum yang akan diambil terhadap pihak vendor. Massa mengancam akan membawa massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
(Alfan)
Komentar0