PAMEKASAN, JAGATVIRAL
Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi TPF-N, FORMAASI, dan FORMatur kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Madura, Jalan Panglima Sudirman No. 2, Pamekasan, Rabu (18/11/2026).
Aksi yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 15.00 WIB ini diikuti oleh sekitar 100 orang dari kalangan mahasiswa dan elemen masyarakat. Mengusung tema "Tegakkan Hukum, Wujudkan Rule of Law", demonstrasi ini digelar untuk menuntut kejelasan serta transparansi proses hukum atas lambannya penanganan kasus penyitaan 917 bal rokok ilegal merek Marboll KW.
Dalam orasinya, perwakilan aliansi mendesak pihak Bea Cukai Madura agar segera menetapkan status hukum serta menyeret dua pihak berinisial "S" dan "AR" yang diduga sebagai pemilik barang haram tersebut. Massa juga menuntut agar aparat menelusuri secara tuntas keberadaan mesin produksi rokok ilegal yang beroperasi di wilayah hukum setempat.
Ketegangan sempat terjadi ketika massa melakukan aksi penyegelan sementara pintu masuk kantor Bea Cukai Madura sebagai bentuk kekecewaan atas belum adanya kejelasan dari Kepala Bea Cukai Madura, Novian Dermawan, dan Kasi Penindakan. Massa bahkan mengancam akan menduduki kantor dan bermalam di lokasi jika tuntutan mereka tidak direspons secara serius.
Menanggapi aksi tersebut, perwakilan pendemo akhirnya dipertemukan dengan pihak Bea Cukai yang didampingi oleh Kuasa Hukum, Sulaisi, S.H. Dalam audiensi itu, Sulaisi menyampaikan empat poin krusial yang menjadi fokus tuntutan massa, yakni kepastian peningkatan status kasus ke tahap penyidikan, kepastian penetapan tersangka pada hari itu juga, pengungkapan nama-nama yang terindikasi sebagai pelaku, serta penelusuran pihak-pihak yang membiayai dan melindungi operasional mesin produksi rokok ilegal.
Di sisi lain, Sulaisi juga menyoroti adanya hambatan birokrasi yang dikeluhkan oleh sebagian pelaku usaha lokal di Madura. Menurutnya, masalah perizinan yang berbelit-belit kerap memicu gesekan di tengah masyarakat, sehingga penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional.
Sementara itu, pihak Bea Cukai Madura memberikan penjelasan bahwa proses pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti hingga saat ini masih terus berjalan sesuai prosedur. Penindakan dan peningkatan status ke tahap penyidikan baru dapat dilakukan apabila telah memenuhi minimal dua alat bukti yang sah dan cukup, yang nantinya akan diproses secara bertahap melalui mekanisme pemanggilan resmi.
Hingga berita ini diturunkan, aliansi massa menegaskan akan terus mengawal ketat perkembangan kasus ini. Mereka juga telah menyiapkan langkah-langkah konsolidasi lanjutan, termasuk rencana aksi serentak di tingkat regional Jawa Timur hingga ke Jakarta, apabila dalam tenggat waktu yang ditentukan belum ada kemajuan signifikan yang memuaskan dari pihak berwenang.
(Laporan: Ulum)

Komentar0