PAMEKASAN, JAGATVIRAL
Praktik penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Pamekasan kembali menjadi sorotan publik. Sebuah kendaraan boks operasional milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bernomor polisi L-8692-AE kedapatan mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU 54.693.11 pada Selasa (11/11/2026).
Berdasarkan dokumentasi di lokasi, unit kendaraan boks yang membawa identitas "Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi — Kec. Palengaan" tersebut tampak dilayani secara terbuka oleh petugas di jalur pompa pengisian BBM subsidi.
SPBU Berdalih Belum Ada Instruksi Pusat
Menanggapi temuan tersebut, Pengawas SPBU setempat berinisial R menyatakan bahwa pihaknya hingga kini belum menerima surat edaran maupun instruksi resmi dari Pertamina pusat terkait pelarangan pengisian BBM subsidi bagi armada program pemerintah tersebut.
"Kami hanya melayani sesuai dengan barcode yang dimiliki pembeli. Jika tidak kami layani, justru kami yang disalahkan dan dikomplain oleh sopir, sehingga bisa memicu pertengkaran di lapangan," ungkap R saat dikonfirmasi.
Ia menegaskan, selama sistem pemindaian masih memvalidasi barcode dan belum ada larangan tertulis dari pusat, petugas operator di lapangan tetap akan memproses pengisian tersebut.
Pihak Mitra Belum Memberikan Klarifikasi
Guna menjaga keberimbangan informasi, tim media menelusuri lokasi operasional mitra terkait, yakni Yayasan Darul Arqom — SPPG Akkor 2 yang berlokasi di Dusun Batu Labang, Desa Akkor, Kecamatan Palengaan, Pamekasan.
Saat awak media tiba di lokasi, Kepala Dapur dikabarkan sedang berhalangan hadir karena tengah menjalani masa persalinan. Petugas di lokasi kemudian mengarahkan awak media untuk menghubungi penanggung jawab mitra, Ida, melalui pesan singkat WhatsApp. Tujuh poin pertanyaan konfirmasi terkait dasar penggunaan BBM subsidi telah dikirimkan. Namun, hingga batas waktu penerbitan berita ini, pesan tersebut belum terbaca dan belum ada keterangan resmi yang diberikan.
Bertentangan dengan Regulasi BPH Migas dan BGN
Penggunaan BBM bersubsidi oleh kendaraan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya bertentangan dengan sejumlah regulasi yang berlaku:
Keputusan Kepala BPH Migas No. 024/KOM/BPH.DBBM/2026 (berlaku efektif sejak 1 April 2026): Secara tegas tidak memasukkan armada operasional program Makan Bergizi Gratis ke dalam daftar konsumen pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) maupun BBM subsidi lainnya.
Perpres No. 191 Tahun 2014: Kendaraan dinas instansi pemerintah maupun armada mitra pelaksana proyek pemerintah dikecualikan dari hak penerimaan BBM bersubsidi.
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Pasal 53 & 55): Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat diancam sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimal Rp60 miliar.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) melalui kebijakan terbarunya tertanggal 4 November 2026 juga telah menetapkan bahwa biaya operasional serta bahan bakar kendaraan distribusi MBG tidak lagi dibebankan pada anggaran negara, melainkan menjadi tanggung jawab penuh masing-masing mitra SPPG.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, sebelumnya menegaskan bahwa aturan tersebut merupakan bentuk pengembalian pada ketentuan awal yang tertuang dalam Keputusan Deputi BGN No. 2 Tahun 2024 dan No. 1 Tahun 2025.
Temuan di Palengaan ini memperlihatkan adanya celah koordinasi dan pengawasan di tingkat hilir—di mana regulasi di tingkat pusat telah melarang, namun belum dibarengi dengan pemblokiran sistem barcode maupun sosialisasi tegas kepada pihak penyalur di daerah. Redaksi masih terus berupaya membuka ruang hak jawab bagi pihak Yayasan Darul Arqom maupun instansi terkait guna melengkapi informasi ini.
Komentar0